hargasemen.id – Peringatan Hari Kemerdekaan tahun lalu berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi momentum penting bagi proyek ibu kota baru. Ribuan pekerja konstruksi bekerja siang-malam agar kota siap tampil saat itu. Namun, pada perayaan ke-80 RI 17 Agustus tahun ini, Presiden Prabowo Subianto kembali menggunakan Istana Merdeka, Jakarta, sebagai lokasi resmi upacara.
Langkah ini ditafsirkan sebagai indikasi melemahnya minat pemerintah terhadap IKN. Para pengamat politik dan partai oposisi menyuarakan kecemasan atas arah pembangunan kota baru itu.
Implikasi Politik dan Risiko Investasi
Para pakar menilai bahwa meredupnya perhatian terhadap IKN dapat berdampak negatif bagi posisi Prabowo menuju Pilpres 2029. Selain itu, keputusan tersebut dinilai bisa memicu ketegangan antara Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo.
Keberlanjutan IKN juga menjadi perhatian serius investor. Kemenkeu perlu memastikan proyek terus berjalan agar kepercayaan tidak luntur. Meski pemerintah telah menempatkan sistem pertahanan rudal canggih di sekitar IKN, banyak pihak masih ragu apakah pemindahan ibu kota akan rampung seperti dijadwalkan.
Proyek Kontroversial Sejak Awal
Gagasan pemindahan ibu kota digagas oleh Jokowi sejak 2019 sebagai solusi terhadap kerusakan lingkungan, kemacetan, dan risiko banjir di Jakarta. IKN direncanakan di Kalimantan untuk meredam ketimpangan pembangunan dan memperbaiki pemerataan ekonomi nasional.
Namun proyek ini tak lepas dari kritik: dampak ekologis terhadap hutan hujan Kalimantan, ancaman terhadap komunitas adat, dan pertanyaan soal efektivitas biaya puluhan miliar dolar. Selain itu, sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) awalnya menolak relocasi—94 % menyatakan lebih memilih pensiun daripada pindah ke IKN.
UU IKN tahun 2022 mengatur pemindahan ibu kota, tetapi Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur waktu mutasi ASN belum ditandatangani. Harapan publik awalnya bahwa penandatanganan terjadi segera setelah Prabowo dilantik, namun hal itu belum terwujud hingga kini.
Ketegangan Politik Menunggu Keputusan
Menurut Siti Zuhro (BRIN), prioritas Prabowo jelas bergeser ke program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti koperasi desa dan makan gratis. Ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan Jokowi.
Politikus dari NasDem dan PKB meminta agar proyek IKN tidak dikesampingkan. Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa tahap pertama pembangunan—istana, perkantoran kementerian, hunian ASN, dan infrastruktur dasar—telah selesai. Tahap kedua akan mencakup lembaga legislatif dan yudikatif serta 97 unit apartemen dan pembangkit listrik tenaga surya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Prabowo akan menandatangani Keppres pemindahan ibu kota setelah seluruh fasilitas utama siap digunakan. Prediksi pihaknya, pembangunan sarana pemerintahan bisa selesai dalam tiga tahun ke depan.
Investor masih menunggu kepastian. Sejauh ini, dari estimasi total dana Rp466 triliun untuk pembangunan IKN, baru Rp62 triliun yang telah diwujudkan oleh 42 perusahaan. Proyek keluarga Hashim Djojohadikusumo sebesar Rp4,7 triliun juga belum berjalan nyata, sehingga investor mendesak pemerintah memberi sinyal kuat agar mereka berani menanamkan modal.
Anggapan publik kini muncul: apakah IKN akan benar-benar menjadi ibu kota yang hidup atau hanya “kota mati”? Waktu dan keputusan politik yang akan memberikan jawaban pasti